Kluwan wordpress

Dari Desa Kembali Ke Desa

KORUPSI YANG PERLU DI TINDAKI (MENYANGKUT DERITA HAJI INDONESIA)

Posted by kluwan pada 19 Desember 2008

ICW dan FRHI Minta Dugaan Korupsi Ibadah Haji Diusut

Submitted by aris on Fri, 12/05/2008 – 20:38.

Penulis: 

ICW

Pernyataan Pers Bersama

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan salah satu usaha layanan konsumen yang sangat besar. Dengan jumlah jamaah lebih dari 200.000 orang (berdasarkan kuota 1/1.000 penduduk muslim suatu negara) omset “bisnis” haji bisa mencapai Rp 7 triliun setiap tahun. Belum ditambah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggaraan ibadah haji dianggap sebagai tugas nasional dan merupakan hak monopoli Departemen Agama (Depag). Alasan pemerintah, karena menyangkut ratusan ribu jamaah, melibatkan berbagai instansi di dalam maupun luar negeri. Selain itu, ibadah haji dilaksanakan di negara lain dengan waktu terbatas dan menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri.

Masalahnya, model pengelolaan yang monopolistik diikuti dengan ketertutupan dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. Karena itu, penyelenggaraan haji kerap diwarnai oleh praktik korupsi. Misalnya, dalam rentang tahun 2002 hingga 2005, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan banyak penyimpangan yang berakibat negara dirugikan paling tidak senilai Rp 700 miliar.

Selain itu, suburnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji antara lain ditunjukan oleh vonis penjara untuk mantan Menteri Agama, Said Agil Hussain Al-Munawar dan mantan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaran Haji, Taufiq Kamil. Keduanya terbukti melakukan praktik korupsi. Walau begitu, Depag masih belum serius memperbaiki tata kelola dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Potensi untuk melakukan praktik korupsi masih tetap terbuka. Pelayanan yang disediakan jamaah pun masih buruk. Setiap tahun masalah selalu muncul. Mulai dari kelaparan jamaah karena keterlambatan katering, transportasi yang tidak bagus, hingga pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram.

Masalah dalam Penyelenggaraan Haji

Ada beberapa masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji:

1. Monopoli Departemen Agama Dalam penyelenggaraan ibadah haji, Depag berperan sebagai regulator sekaligus eksekutor. Tumpang tindih peran menyulitkan peran publik untuk terlibat maupun melakukan kontrol. Depag bisa dengan sesuka hati membuat penganggaran dan menggunakanannya. Sebagai contoh dalam pengelolaan Dana Abadi Umat. Menteri Agama menjadi ketua Badan Pengelola DAU, sedangkan ketua badan pelaksanan adalah Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji. Untuk badan pengawas diketuai oleh Sekretaris Jenderal Depag. Padahal dana yang dikelola dalam DAU jumlahnya sangat banyak.

2. Penghitungan Biaya Penerbangan merupakan komponen biaya termahal dalam penyelenggaraan ibadah haji. Biaya Penerbangan Haji untuk Tahun 1429H/2008M, disusun berdasarkan asumsi harga ICP 120-130 $/bbls (Juni-Juli 08). Akan tetapi, harga minyak dunia terus turun. Pada Oktober 2008 harga rata-rata ICP turun menjadi 70,66 $/bbls dan November 2008 menjadi dibawah 60$/bbls. Artinya, patokan harga minyak/ICP yang digunakan sebagai acuan komponen biaya penerbangan sudah turun lebih dari 50%. Dengan mempertimbangkan penurunan biaya bahan bakar, yang kini (November – Desember 2008) menjadi kurang dari 50% dari harga pada saat ditetapkan, maka akan berdampak pada penurunan biaya operasional penerbangan secara keseluruhan. Dalam hitungan Indonesia Corruption Watch (ICW), terjadi selisih (lebih) untuk biaya haji 1429H/2009 senilai 46,491 juta US$ atau setara dengan Rp 543,394 miliar.

3. Potensi Korupsi Potensi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji terjadi mulai dari proses penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, kontrak penerbangan, pengadaan-pengadaan seperti obat-obatan, katering dan penginapan untuk jamaah, serta penghitungan efisiensi dan penggunaan DAU. Dalam laporan yang

diberikan Indonesia ICW bersama Forum Reformasi Haji Indonesia, paling tidak ada dua masalah besar. Pertama, dugaan penyimpangan DAU tahun 2005 dan 2006, yang antara lain dipinjamkan untuk mengganti katering jamaah di Madinah, dipinjamkan untuk biaya penerbangan, saldo penyelenggaraan yang tidak disetorkan ke DAU. Kedua, berkaitan dengan dugaan gratifikasi kepada oknum anggota DPR RI. Bentuknya ada dua, insentif dan transport pembahasan BPIH tahun 2006 senilai Rp 495.424.000 serta biaya perjalanan dinas yang berasal dari dana BPIH Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji senilai USD 2.845.

Atas permasalahan di atas itulah, ICW dan Forum Reformasi Haji Indonesia (FRHI) menyimpulkan:

1. Penyelenggaraan ibadah haji yang dimonopoli oleh Depag sangat tertutup dan tidak akuntabel.

2. Dana Abadi Umat (DAU) sebagai dana taktis (non-budgeter) berpotensi kuat disalahgunakan dan tidak sesuai dengan tujuan awal.

3. Potensi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2005 dan 2006 mencapai Rp 100 milyar, berasal dari dugaan penyimpangan Dana Abadi Umat dan dugaan gratifikasi. Karena itu ICW dan Forum Reformasi Haji Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji terutama dalam penggunaan Dana Abadi Umat dan dugaan gratifikasi kepada anggota DPR RI.

Selain itu memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menghapus Dana Abadi Umat. Nantinya penerimaan dari efesiensi penyelenggaraan ibadah haji dimasukan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: