Kluwan wordpress

Dari Desa Kembali Ke Desa

Dana PNPM Rp8,5 Triliun Akan Diserahkan ke Daerah

Posted by mytour09 pada 22 April 2010

JAKARTA-Ide Mendagri  Gamawan Fauzi agar dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dipasrahkan saja ke daerah, tampaknya didasari alasan yang cukup kuat. Selama ini, penyaluran harus melalui kemendagri di pusat sehingga proses birokrasi menjadi rumit.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Saut Situmorang, menjelaskan, pada dasarnya dana PNPM memang jatahnya daerah. Namun, alokasi dana di APBN tercatat sebagai anggaran kemendagri sehingga terkesan anggaran kemendagri begitu besar.

“Karena diadministrasikan lewat kementrian dalam negeri sehingga anggaran kementrian dalam negeri terlihat besar, padahal itu kebanyakan dana PNPM,” ujar Saut kepada wartawan, kemarin.

Sebelumnya, Gamawan menyebutkan, dana PNPM yang diurus kemendagri adalah untuk dana pemberdayaan masyarakat perdesaan yang untuk tahun ini mencapai Rp8,5 triliun. Gamawan mengaku sudah bicara dengan menkeu dan kepala bappenas mengenai ide penyerahan dana PNPM langsung ke daerah. Dia berharap, kementrian lain yang ikut mengurus dana PNPM bisa menyetujui idenya itu, yang diharapkan dimulai 2011.
Menurut Saut, dengan diserahkannya langsung dana PNPM ke daerah, maka beban kemendagri juga akan berkurang. Selama ini, lanjutnya, laporan keuangan kemendagri dinilai belum baik oleh BPK karena laporan penggunaan dana PNPM dari daerah sering telat disampaikan ke kemendagri.

“Jadi, ini sekaligus untuk memotong rantai birokrasi. Bila diserahkan ke daerah, maka langsung masuk ke dalam APBD,” ujar Saut. Namun dikatakan, meski dana diserahkan langsung ke daerah, pembinaan dan pengawasannya tetap akan dilakukan kemendagri.(sam)

2 Tanggapan to “Dana PNPM Rp8,5 Triliun Akan Diserahkan ke Daerah”

  1. lindsay said

    BLoGnya keren,…. salam @BLoGGeR Lebak

  2. isdaryanto said

    ditingkat bawah banyak sekali SDM yg siap utk ikut berperan dalam pembangunan daerah, hanya saja banyak dr mereka yg kurang beruntung karena ga bs berbuat banyak dgn birokrasi. LSM kata kerennya mgkn bs diberi peranan yg lebih bgs lg, tentunya dgn pengawasan dr pemerintah pusat sendiri. orang jawa bilang yen titip omong soyo dowo soyo tambah, tapi yen titip duit soyo dowo yo soyo krg. PNPM akan lebih berhasil ke sasaran jika tingkat bwh dijinkan utk mengajukan permohonan alokasi dana (yg banyak belum tau)!!!!!!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: